PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sejak Senin (16/11) melakukan uji coba pelaksanaan sekolah tatap muka untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain sekolah yang ditunjuk, sekolah lain untuk tingkat TK hingga SMP tidak dibenarkan melaksanakan sekolah tatap muka.
Total keseluruhan SMP negeri di Kota Pekanbaru ada 45 sekolah. Dari jumlah itu, pada 22 SMP negeri kebijakan sekolah tatap muka yang bertahap akan menggantikan pembelajaran jarak jauh (PJJ) diterapkan.
Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Pekanbaru Dr Ismardi Ilyas, Selasa (17/11) menegaskan, selain tingkat SMP dan sekolah yang sudah ditunjuk, Disdik Kota Pekanbaru tidak memperbolehkan sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka dahulu. "Jika ada yang menerapkan tanpa izin, maka akan diberi teguran," tegas Ismail.
Penerapan sekolah tatap muka yang dilakukan sekali sepekan dan hanya diterapkan selama tiga jam dalam sekali belajar ini tetap akan dilakukan evaluasi setelah sepekan berjalan. "Evaluasi dilakukan guna mengetahui tingkat keamanan para peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran di sekolah. Ada tim yang mengawasi setiap sekolah," imbuhnya.
Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas sistem yang diterapkan dalam sekolah tatap muka terbatas apakah aman dari penyebaran Covid-19.
"Jika hasil evaluasi menunjukkan hasil tingkat keamanan yang baik dalam sekolah tatap muka terbatas ini, maka akan dilanjutkan untuk menerapkannya ke seluruh SMP negeri di Pekanbaru dan diikuti sekolah swasta," urainya.
Sementara itu Wakil Walikota (Wawako) Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi terkait sekolah tatap muka ini meminta Disdik Kota Pekanbaru memastikan penyelenggaraan berjalan ketat dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini dinilai penting agar jangan sampai adanya muncul klaster penyebaran Covid-19 baru dari lingkungan sekolah.
"Saya pesan betul kepada Dinas Pendidikan, pastikan kepada sekolah-sekolah agar betul-betul ketat menerapkan protokol kesehatan," ucapnya.
Sementara itu ahli Epidemiologi Riau dr Wildan Asfan Hasibuan tidak merekomendasikan daerah zona oranye penyebaran Covid-19 menerapkan belajar tatap muka di sekolah bagi siswa TK dan SD sederajat.
"Kebijakan untuk melakukan sekolah tatap muka itu itu memang ranahnya bupati/wali kota, tapi harusnya kepala daerah bisa minta pertimbangan dari berbagai pihak, termasuk dari kita epidemiolgi," kata Wildan.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Riau Mimi Yuliani Nazir menginformasikan per Selasa (17/11) terdapat penambahan 239 pasien positif Covid-19 di Riau. Dengan demikian, total pasien positif di Riau saat ini 16.986 orang.
Penyaluran Bantuan Ekonomi Tunggu Data Pusat
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah menyediakan dana Rp25 miliar untuk membantu pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM yang terdampak Covid-19. Namun hingga saat ini dana tersebut belum kunjung bisa disalurkan.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPPK UKM) Riau Asrizal mengatakanprogram dari pemerintah pusat itu saat ini masih berjalan. Lebih lanjut dikatakannya, saat ini pihaknya sudah mengusulkan sekitar 75 ribu pelaku UMKM di Riau untuk mendapatkan bantuan tersebut. Dari jumlah tersebut, yang sudah mendapatkan bantuan sebanyak 23 ribu lebih.
"Jadi kami masih menunggu informasi dari pemerintah pusat untuk penyaluran sisanya lagi. Jika sudah pasti nanti siapa saja yang dapat dan yang tidak, maka kami akan menyalurkan bantuan dari APBD Riau bagi pelaku UMKM yang tidak dapat bantuan dari pemerintah pusat. Karena tidak boleh tumpang tindih," sebutnya.(ali/sol)
Pesan Redaksi:
Mari bersama-sama melawan Covid-19. Riaupos.co mengajak seluruh pembaca ikut mengampanyekan gerakan 3M Lawan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Ingat pesan Ibu, selalu Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak serta hindari kerumunan.
#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibupakaimasker
#ingatpesanibujagajarak
#ingatpesanibucucitangan
#pakaimasker
#jagajarak
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan
